“ Wajib Daftar Perusahaan, Hak Atas Kekayaan
Intelektual Serta Macam – Macam Haki “
BAB 8 – WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
A. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan
Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 : Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta
itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van
justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.
Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu
dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang
diadakan untuk itu pada panitera raad van justitiedari daerah hukum kedudukan
perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.
Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan
terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri
tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib daftar
perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai
ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam
pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan.
Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam
KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut
maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai
dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971
dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP
pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang
kemudian diubah denganKeputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang
penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No.
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan
ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan
guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan,
pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha
dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk
penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)
Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan
sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT,
Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan
lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.
B. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan
Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib
dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :
Daftar Perusahaan
Merupakan daftar catatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau
peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan
oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan;
Daftar catatan resmi terdiri
formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib
didaftarkan;
Perusahaan
Merupakan setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang
dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.
Pengusaha
Merupakan setiap orang perseorangan atau
persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik
perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
Usaha
Merupakan setiap tindakan, perbuatan atau
kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
Menteri
Merupakan menteri yang bertanggungjawab dalam
bidang perdagangan.
Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan
meliputi :
1.Kemajuan dan peningkatan pembangunan
nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang
menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya
Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan
perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara
Republik Indonesia,
2.Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk
Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan
iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan
keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat
lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,
3.Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di
atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
C. Tujuan Dan Sifat Wajib Daftar Usaha
Daftar Perusahaan bertujuan mencatat
bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan
merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai
identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum
dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 ).
Tujuan daftar perusahaan :
1.Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan
meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.
2.Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan.
3.Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
4.Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia
usaha.
5.Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.
Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk
semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan
itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi ( Pasal 3 ).
D. Kewajiban Pendaftaran
1.Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan.
2.Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik
atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang
lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
3.Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa
orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah
seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan
daripada kewajiban tersebut.
4.Apabila pemilik dan atau pengurus dari
suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak
bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa
yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan (
Pasal 5 ).
Perusahaan yang Wajib Didaftarkan dan Tidak
Wajib Didaftarkan
Perusahaan yang berkewajiban mendaftarkan diri dapat
berbentuk :
Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar
Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya
di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor
pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang
mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Meliputi :
Koperasi
Badan Hukum
Persekutuan
Perusahaan Perseorangan
Serta perusahaan selain tersebut di atas
Perusahaan yang tidak wajib didaftarkan dapat berbentuk :
Tidak semua perusahaan harus mendaftarkan
pada kantor pendaftaran perusahaan. Adapun perusahaan yang tidak wajib
mendaftarkan ialah :
Perusahaan jawatan (Perjan)
Seperti yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969
(LN Tahun 1969-40) bsd. Indische Bedrijivenwet (S. 1927-419). Perusahaan bentuk
ini dibebaskan dari kewajiban pendaftaran karena tidak bertujuan untuk
memperoleh keuntungan atau laba (Penjeladan paal 6 ayat (1).
Perusahan kecil perseorangan
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan
yang memperoleh keuntungan dan laba yang benar-benar hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Perusahaan kecil perseorangan ini dijalankan oleh pengusahanya sendiri atau
dengan bantuan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, tidak memerlukan izin
usaha dan tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
E. Cara Dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran
Menurut Pasal 9 :
1.Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi
formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat
pendaftaran perusahaan.
2.Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan
pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :
Di tempat kedudukan kantor perusahaan;
Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu
perusahaan atau kantor anak perusahaan;
Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan
perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
3.Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada
kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.
Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap mulai
menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang
berwenang ( Pasal 10 ).
Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik
atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat
II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa
untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.
Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara
mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan yang diperoleh secara Cuma-Cuma dan
diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan
dokumen-dokumen sebagai berikut :
Perusahaan Berbentuk PT :
Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta
Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseroan
(apabila ada).
Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau
penanggung jawab.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Perusahaan Berbentuk Koperasi :
Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi
Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus
Copy surat pengesahan sebagai badan hokum dari Pejabat
yang berwenang.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Perusahaan Berbentuk CV :
Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab /
pengurus.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Perusahaan Berbentuk Fa :
Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab /
pengurus.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Perusahaan Berbentuk Perorangan :
Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab /
pemilik.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Perusahaan Lain :
Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab
perusahaan.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan
:
Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu,
sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab
perusahaan.
Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat
Perusahaan yang bersangkutan.
F. Hal – Hal Yang Wajib Didaftarkan
Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi
suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :
Umum
Nama perseroan
Merek perusahaan
Tanggal pendirian perusahaan
Jangka waktu berdirinya perusahaan
Kegiatan pokok dan kegiatan lain dari
kegiatan usaha perseroan
Izin-izin usaha yang dimiliki
Alamat perusahaan pada waktu didirikan dan
perubahan selanjutnya
Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu,
agen serta perwakilan perseroan
Mengenai Pengurus dan Komisaris
Nama lengkap dengan alias-aliasnya
Setiap namanya dahulu apabila berlainan
dengan nama sekarang
Nomor dan tanggal tanda bukti diri
Alamat tempat tinggal yang tetap
Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila
tidak bertempat tinggal Indonesia
Tempat dan tanggal lahir
Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan
di luar wilayah negara RI
Kewarganegaran pada saat pendaftaran
Setiap kewarganegaraan dahulu apabila
berlainan dengan yang sekarang
Tanda
tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan
Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan
Komisaris
Modal dasar
Banyaknya dan nilai nominal masing-masing
saham
Besarnya modal yang ditempatkan
Besarnya modal yang disetor
Tanggal dimulainya kegiatan usaha
Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
Mengenai Setiap Pemegang Saham
Nama lengkap dan alias-aliasnya
Setiap namanya dulu bila berlainan dengan
yang sekarang
Nomor dan tanggal tanda bukti diri
Alamat tempat tinggal yang tetap
Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap
bila tidak bertempat tinggal di Indonesia
Tempat dan tanggal lahir
Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar
wilayah negara R.I
Kewarganegaraan
Jumlah saham yang dimiliki
Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham
Akta Pendirian Perseroan
Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib
menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan
BAB 9 – HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
A. Pengertian HAKI
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual
manusia yang bisa berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra.
Pengertian HAKI menurut beberapa ahli adalah
sebagai berikut :
Menurut Ismail Saleh
Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada
seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual
mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial
maupun ekonomis.
Menurut Bambang Kesowo
Pengertian HAKI adalah hak atas kekayaan yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Menurut Adrian Sutedi
Pengertian HAKI adalah hak atau wewenang atau
kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak
tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan
intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir
seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang
lagu dan seterusnya.
B. Prinsip – Prinsip HAKI
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem HAKI
untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat adalah
sebagai berikut :
1. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat
dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI
merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan
keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran
royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual
berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang
diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada
pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan
perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam
rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya
berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan
sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan
intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat
perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas
kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan
semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan
karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat
berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa
maupun negara.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu
pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.
4. Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI
memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan
individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan
individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan
fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.
Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia
sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan
kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan
bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
C. Klasifikasi HAKI
Ada dua golongan besar hak atas kekayaan
intelektual, yakni :
Hak Cipta
Yakni hak eksklusif yang diberikan negara
bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak,
atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa
mengurangi hak pencipta sendiri.
Hak Kekayaan Industri
Meliputi sebagai berikut :
1.Paten,
yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi.
Hak ini memiliki jangka waktu (usia sekitar 20 tahun sejak dikeluarkan),
setelah itu habis masa berlaku patennya.
2.Merk
dagang, hasil karya, atau sekumpulan huruf, angka, atau gambar sebagai daya
pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain.
3.Hak
desain industri, yakni perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi
yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses
industri
4.Hak
desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit), yakni perlindungan
hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang merupakan komponen
elektronik yang diminiaturisasi
5.Rahasia
dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau
individu dalam proses produksi
6.Varietas
tanaman, diatur dalam UU no 29 tahun 2000. Yakni perlindungan khusus yang
diberikan kepada varietas tanaman yang telah ditemukan oleh pemulia tanaman
melalui suatu kegiatan semacam pemuliaan tanaman. Tanaman ini dilindungi bisa
disebabkan karena memiliki keindahan yang tiada tara, bisa digunakan untuk
menyembuhkan penyakit, unik, untuk bahan pangan masa depan, dan lain
sebagainya.
D. Dasar Hukum HAKI
Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan
hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum
tersebut antara lain adalah :
1.Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (WTO)
2.Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
3.Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
4.Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
5.Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
6.Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan
Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention
Establishing the World Intellectual Property Organization
7.Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan
Trademark Law Treaty
8.Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
9.Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan
WIPO Copyrights Treaty
BAB 10 – MACAM – MACAM HAKI
A. Hak Cipta
Hak cipta
adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang
berlaku.
Hasil Ciptaan yang dilindungi Undang-undang
hak cipta ( uu hak cipta No. 19/2002) adalah karya cipta dalam tiga bidang,
yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni dan hak cipta sastra yang
mencakup :
1.Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out)
karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2.Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu;
3.Alat peraga yg dibuat untuk kpentingan pendidikan &
ilmu pengetahuan;
4.Musik/ lagu dengan atau tanpa teks;
5.Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan
dan pentomim;
6.Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung dan seni terapan;
7.Arsitektur;
8.Peta;
9.Seni batik;
10.Fotografi;
11.Sinematografi;
12.Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database
dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Hak cipta memiliki ciri-ciri berikut ini:
1.Jangka waktu perlindungan adalah seumur
hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia.
2.Hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak
ada kewajiban mendaftarkan. Namun, demi kepentingan pencipta atau pemegang hak
cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting, terutama jika ada permasalahan
hukum pada kemudian hari. Surat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti
awal untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak
atas suatu ciptaan.
3.Bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya
terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara substantif, memiliki kesamaan,
diperbanyak, atau diumumkan tanpa izin
4.Sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti
bersalah melakukan pelanggaran hak cipta, hukuman yang dikenakan maksimum tujuh
tahun dan atau denda lima milyar rupiah.
5.Dilindungi, misalnya ciptaan dalam bidang
ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program
komputer, dan lainnya.
6.Kriteria benda atau hal-hal yang
mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli.
Dasar hukum hak cipta antara lain:
1.UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2.PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan
dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
Penelitian dan Pengembangan;
3.Peraturan Menteri Kehakiman No.
M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Penciptaan; dan
4.SE Menteri Kehakiman No. M.02.HC.03.01
Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran
Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.
Menurut pasal
2 Undang-Undang No.19 tahun 2002 dalam hal ini membahas tentang fungsi dan
sifat hak cipta itu sendiri.
Bunyi dari pasalnya adalah berikut ini:
1.Hak cipta adalah hak eksklusif bagi
pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
2.Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta atau
karya sinematografi dan program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin
atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut
untuk kepentingan yang bersifat komersial.
B. Hak Paten
Pengertian/Definisi Hak Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan
ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi,
dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses.
Invensi dapat dipatenkan jika invensi
tersebut :
1.Jika pada saat pengajuan permohonan Paten
invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
2.Mengandung langkah inventif. Jika invensi
tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang
mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
3.Dapat diterapkan dalam industri. Jika
invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis
industri.
Hak Paten tidak diberikan untuk Invensi
tentang:
1.Proses atau produk yang pengumuman dan
penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2.Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan
dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3.Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan
dan matematika;
4.Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
5.Proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.
Jangka Waktu Hak Paten adalah :
1.Hak Paten diberikan untuk jangka waktu
selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang.
2.Hak Paten Sederhana diberikan untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang. ( Hak Paten Sederhana yaitu Setiap invensi berupa
produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan
karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh
perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana )
Cara memperoleh Hak Paten adalah :
1.Mengajukan permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2.Permohonan harus memuat :
Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
Alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan
melalui Kuasa;
Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh
Kuasa;
Pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
Judul Invensi;
Klaim yang terkandung dalam Invensi;
Deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat
keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan
untuk memperjelas Invensi;
Abstrak Invensi.
C. Hak Merek
Hak Merek
merupakan hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara kepada pemilik merek, terdaftar dalam daftar umum merek dalam
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan
izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Dasar hukum hak merek : Undang-Undang No 15
tahun 2001 tentang merek.
Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi :
Merek Dagang
Merek dagang merupakan merek yang digunakan
pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
Merek Kolektif
Merek kolektif merupakan merek yang digunakan
pada barang dan/ jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh
beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan
barang dan/ hal sejenis lainnya.
Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek
untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya,
menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:
Fungsi pembeda
Yakni membedakan produk yang satu dengan produk
perusahaan lain
Fungsi jaminan reputasi
Yakni selain sebagai tanda asal usul produk,
juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan
produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.
Fungsi promosi
Yakni merek juga digunakan sebagai sarana
memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan,
sekaligus untuk menguasai pasar.
Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri
Yakni merek dapat menunjang pertumbuhan
industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam
menghadapi mekanisme pasar bebas.
Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki
daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa :
Gambar
Seperti lukisan burung garuda pada logo
Garuda Indonesia atau gambar kelinci pada logo Dua Kelinci
Kata
Seperti Google, Toyota, atau Mandiri
Nama
Seperti Tommy Hilfiger atau Salvatore
Ferragamo
Frasa
Seperti Sinar Jaya atau Air Mancur
Kalimat
Seperti Building for a Better Future atau
Terus Terang Philip Terang Terus
Huruf
Seperti huruf "F" pada logo
Facebook atau huruf "K" pada logo Circle-K
Huruf-huruf
Seperti IBM atau DKNY
Angka
Seperti angka "7" pada logo Seven
Eleven atau angka "3" pada logo provider GSM Three
Angka-angka
Seperti merek rokok 555 atau merek wewangian
4711
Susunan warna
Seperti pada logo Pepsi atau Pertamina
Bentuk 3 (tiga) dimensi
Suara
Hologram
Ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut
Suatu Merek tidak dapat didaftar apabila :
Pendaftarannya dilandasi dengan itikad buruk
Katakanlah seorang pengusaha ayam goreng
mendaftarkan merek CIPUTAT FRIED CHICKEN di kelas dan jenis barang-barang hasil
olahan daging ayam. Jika ada pengusaha lain yang mencoba mendaftarkan merek
yang sama untuk kelas dan jenis jasa restoran dengan niatan untuk menghalangi
pengusaha pertama, maka pendaftaran ke dua bisa dianggap dengan itikad tidak
baik dan dengan demikian semestinya tidak dapat didaftar;
Bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama,
kesusilaan atau ketertiban umum
Salah satu contohnya adalah merek Buddha Bar
yang kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan agama;
Tidak memiliki daya pembeda
Misalnya tanda tanya "?" atau huruf
balok tunggal "K" dalam perwujudan yang biasa/lazim. Namun tanda
tanya "?" yang diberi ornamen seperti pada logo Guess, atau huruf
tunggal "K" yang ditampilkan dalam tata artistik tertentu seperti
pada logo Circle-K, bisa didaftar;
Telah menjadi milik umum
Seperti tanda tengkorak bajak laut atau
palang seperti pada palang merah. Namun jika diberi ornamen tambahan seperti
tengkorak pada logo Skullcandy atau palang pada logo Swiss Army, bisa didaftar;
Menerangkan barang/jasanya itu sendiri
Apple tidak dapat didaftarkan sebagai merek
untuk buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek produk elektronik.
Di samping itu pendaftaran juga harus ditolak
jika merek :
Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau
nama badan hukum milik orang lain
( Kecuali sudah ada persetujuan )
Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau
lembaga internasional
( Kecuali sudah ada persetujuan )
Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau stempel
resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah,
( Kecuali sudah ada persetujuan tertulis )
Selain itu pendaftaran suatu merek juga harus
ditolak oleh DJHKI jika merek yang akan didaftar mempunyai persamaan baik
keseluruhan maupun pada pokoknya dengan :
Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa yang
sejenis
Ketika A sudah memiliki merek terdaftar
GEULIS untuk jenis barang pakaian jadi, pendaftaran GEULIS, GEULEES, atau
GAULIES oleh B pada jenis barang pakaian jadi akan ditolak;
Merek terkenal milik pihak lain
Kriteria baku merek terkenal sebenarnya belum
diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah. Biasanya penentuan apakah suatu
merek dapat dianggap terkenal atau tidak dilihat dari adanya pendaftaran di
sejumlah negara; atau
Indikasi geografis yang sudah dikenal
Kintamani misalnya, tidak dapat didaftar
sebagai merek untuk kopi, karena sudah ada indikasi geografis Kopi Kintamani.
Demikian pula Parmigiana Reggiano untuk keju dan olahan susu, atau Champagne
untuk minuman beralkohol;
D. Desain Industri
Desain industri
(bahasa Inggris: Industrial design) adalah seni terapan di mana estetika dan
usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang
disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang
berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk
menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah
karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah
pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya
oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain
Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama,
peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan
untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.
Karakteristik desain industri itu dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1.Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduaya
2.Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi
3.Bentuk tersebut harus pula memberikan kesan estetis
4.Kesemuanya itu harus dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
Hak Desain Industri diberikan untuk desain
industri yang baru, Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal
penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah
ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya,
sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
Tanggal penerimaan
Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak
prioritas
Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar
Indonesia
Suatu Desain Industri tidak dianggap telah
diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penerimaannya, desain industri tersebut :
1.Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran
nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau
diakui sebagai resmi
2.Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain
dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
Selain itu, Desain Industri tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,
agama, atau kesusilaan.
Hak Desain Industri ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2000. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam undang-undang yaitu
mengenai:
Subjek Desain Industri (Pasal 6)
Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri
adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa
orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara
bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri (Pasal 5)
Perlindungan terhadap hak desain industri
diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
Tanggal mulai berlakunya jangka waktu
perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam
Berita Resmi Desain Industri
Dasar Perlindungan Desain Industri
1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
F. Rahasia Dagang
Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1
Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang
tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang.
Ruang lingkup rahasia dagang meliputi :
Subjek Rahasia Dagang
Merupakan pemilik rahasia dagang. Pemilik
rahasia dagang memiliki hak untuk :
Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang
dimilikinya
Memberi lisensi kepada pihak lain atau
melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia
Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Obyek Ruang Lingkup Rahasia Dagang
Menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal
2, obyek ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Adapun yang dimasukkan kedalam informasi
teknologi, adalah sebagai berikut :
Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu
teknologi
Informasi tentang produksi/proses
Informasi mengenai kontrol mutu
Sedangkan yang dimaksud dalam informasi
bisnis, adalah sebagai berikut :
Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran
suatu produk
Informasi yang berkaitan dengan para langganan
Informasi tentang keuangan
Informasi tentang administrasi
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila
informasi itu :
Bersifat rahasia
Hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan
secara umum oleh masyarakat,
Memiliki nilai ekonomi
Apabila dapat digunakan untuk menjalankan
kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,
Dijaga kerahasiaannya
Apabila pemilik atau para pihak yang
menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut, kecuali
untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan.
Hak atas Rahasia Dagang seperti hak atas
kekayaan intelektual yang lain, merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh
karenanya dapat beralih atau dialihkan dengan :
Pewarisan
Hibah
Perjanjian Tertulis atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
SUMBER :
https://ultimatey.blogspot.com/2016/12/materi-haki.html
https://www.berandahukum.com/2016/04/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual.html
https://www.berandahukum.com/2016/04/dasar-hukum-hak-kekayaan-intelektual-di.html
https://isnarohmatin.blogspot.com/2014/05/makalah-wajib-daftar-perusahaan.html
https://www.hki.co.id/merek.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_dagang
https://id.wikipedia.org/wiki/Paten
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-hak-cipta-fungsi-ciri-ciri-sifat-dasar-hukum.html
