Permasalahan Perekonomian di Indonesia

a.      Pengangguran

Salah satu permasalahan di Indonesia yang banyak ditemui adalah masalah pengangguran. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Kepadatan jumlah penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Hanya sedikit perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Ketidak sesuaian kriteria / kemampuan yang di butuhkan perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki juga menjadi penyebabkan masalah pengangguran. Hal ini lah yang menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia.

Masalah pengangguran perlu ditangani dengan serius, karena secara tidak langsung dapat berdampak pada kemiskinan dan juga tindakan kriminalitas. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memicu tindakan pencurian untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, masalah pengangguran bukanlah masalah yang dapat disepelekan. Perlu peranan pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini. Pengangguran hendaknya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat lain. Misalnya dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada.

Solusi :

1. Menciptakan / memperbanyak lapangan pekerjaan
2. Mengadakan seminar untuk menambah wawasan masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan investasi di Indonesia yang dapat di gunakan sebagai modal agar suatu bisnis dapat dikembangkan secara luas, karena jika suatu bisnis berkembang berarti ikut menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas
4. Menerapkan pendidikan mengenai “ kewirausahaan “ sejak dini, guna menumbuhkan pola pikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
5. Membuka tempat kursus secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau sebagai tempat melatih skill / keahlian bagi masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri ( sebagai modal untuk melatih keahliannya )

b.      Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja. Melainkan juga terjadi hampir di setiap negara. Masalah kemiskinan ini timbul dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, yang menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak meratanya tingkat pendapatan masyarakat juga dapat menyebabkan kemiskinan, sebab akan ada masyarakat yang memiliki pendapatan yang berlebih yang mampu memenuhi kebutuhannya, namun ada juga yang memiliki pendapatan yang rendah, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah / tidak memiliki pendidikan cenderung sulit mendapatkan penghasilan yang tinggi. Banyak perusahaan yang menerapkan kriteria dalam mencari calon pegawainya. Masalah kemiskinan ini perlu di tangani dengan bijaksana. Karena masalah kemiskinan dapat berdampak negatif, salah satunya pada anak – anak yang memiliki semangat untuk bersekolah tetapi keterbatasan dalam biaya pendidikan. Padahal mereka seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Solusi :

1. Memberikan bantuan / subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu secara adil dan merata ke seluruh daerah di Indonesia
2. Mendukung dan juga menggerakan usaha – usaha kecil menengah sebagai sumber pendapatan mereka
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai
4. Menyediakan pendidikan gratis secara merata, terutama di daerah – daerah terpencil, agar masyarakat yang tidak mampu tetap mendapatkan pendidikan untuk bekal pengetahuan bagi masa depannya
5. Menyediakan / membuka lapangan pekerjaan, karena Indonesia memiliki banyak Sumber Daya Alam yang melimpah, seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Pemerintah seharusnya mengarahkan dan juga membantu mendanai / memberikan bantuan modal bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan SDA yang ada sebagai sumber pendapatan
6. Membuka tempat dimana masyarakat dapat membeli keperluan hidup sehari – hari mereka dengan harga yang stabil dan terjangkau yang diperuntukan hanya untuk masyarakat menengah kebawah tanpa takut harga sedang melonjak naik / harga yang tidak stabil

c.       Inflasi

Inflasi merupakan masalah perekonomian dimana harga keseluruhan mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Secara umum inflasi bisa terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dari pada uang yang dibutuhkan. Maka dari itu, inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Gejala inflasi pada perekonomian ditandai dengan kenaikan harga - harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mempengaruhi dan berdampak luas tidak hanya pada bidang ekonomi, melainkan pada bidang sosial dan politik juga.

Inflasi dapat terjadi karena kenaikan permintaan. Ketika permintaan masyarakat akan suatu barang naik / bertambah, sehingga harga – harga pun menjadi naik tetapi penawarannya masih tetap, maka terjadilah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan. Biaya produksi juga dapat menyebabkan inflasi, ketika biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi meningkat, hal ini mengakibatkan biaya produksi pun ikut meningkat. Serta jumlah uang yang beredar juga memicu inflasi di Indonesia. Ketika harga – harga melonjak naik, akan sangat berdampak pada masyarakat menengah kebawah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena harga yang melonjak naik.

Solusi :

1. Pemerintah dapat memberikan bantuan / subsidi kepada petani / pengusaha lainnya, sehingga hasil produksi dapat lebih banyak
2. Mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan cara menarik uang atau memusnahkan uang lama agar jumlah uang yang beredar tidak melimpah
3. Ketika melakukan pencetakan uang baru, hendaknya di batasi pada jumlah tertentu, untuk mengatasi inflasi terhadap jumlah uang yang beredar
4. Karena inflasi menyebabkan harga – harga melonjak naik, ada baiknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga barang yang sedang mengalami inflasi
5. Sebaiknya pemerintah menetapkan harga barang tertentu agar masyarakat dapat tetap membeli barang tersebut

d.      Korupsi

Di Indonesia korupsi dikenal dengan sebutan KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ). Tingkat masalah korupsi di Indonesia cukup tinggi. Korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu tindak kejahatan dengan penyalahgunaan uang yang ada. Korupsi dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah – celah yang ada, seperti jabatan, penyelewengan kekuasaan yang di miliki.

Korupsi yang terus menjalar dan terus menular harus mendapatkan hukuman yang sepadan. Seperti halnya, korupsi dalam bantuan uang bagi masyarakat miskin, para koruptor malah mengambil jatah masyarakat miskin. Padahal tingkat kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakatnya. Namun dengan adanya tindak kejahatan korupsi ini, kesejahteraan bagi masyarakat luas belum dapat di wujudkan dengan sempurna. Tindakan korupsi ini dapat disebabkan karena kurangnya sifat kejujuran dalam diri sendiri, adanya hukum yang tidak tegas dan juga kurangnya pengawasan.

Solusi :

1. Memperketat dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan agar tidak ada penyalahgunaan uang
2. Membuat larangan untuk tidak menerima suap dan juga sanksi yang tegas bagi yang melanggar, jika perlu melakukan pemecatan
3. Melakukan penggantian struktur organisasi secara berkala untuk menghindari tindakan kecurangan dan juga penyalahgunaan uang ( regenerasi struktur organisasi )
4. Mempertegas hukuman bagi para koruptor, tanpa perlu adanya keringanan atau jika ada kasus korupsi, hendaklah segara di tangani dengan cermat dan teliti agar tidak kehilangan barang bukti dalam kasus korupsi
5. Menumbuhkan rasa untuk mengutamakan kepentingan nasional ( kepentingan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat ) daripada kepentingan diri sendiri
6. Menanamkan dan meningkatkan kerokhanian ( religius ) dalam diri kita masing – masing terutama kejujuran kita karena setiap agama mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik

e.      Distribusi

Kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan ekonomi yang berperan  menghubungkan kepentingan produsen dengan konsumen. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan yang berperan cukup penting dalam kegiatan perekonomian. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan. Jika ingin melakukan distribusi antar pulau, maka membutuhkan sarana kapal laut untuk melakukan distribusinya. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih jika jarak antar pulau cukup jauh.

Sarana distribusi di Indonesia dapat dikatakan belum sepenuhnya lancar. Masih banyak daerah – daerah terpencil yang akses jalannya belum memadai membuat kendala dalam pendistribusian. Seperti dalam pendistribusian barang dengan menggunakan mobil truk namun akses untuk ke daerah tersebut tidak dapat dilalui oleh mobil – mobil besar. Pendistribusian pasokan air bersih dan bahan makanan juga dapat dijadikan contoh, untuk melakukan distribusi ke daerah yang sulit di jangkau menjadi kendala besar. Yang mengakibatkan barang tersebut menjadi langka, dan juga harga barangnya cenderung mahal. Karena akses distribusi yang belum memadai ini, para pemasok cenderung lebih memilih untuk mengekspor barangnya ke luar negeri daripada di dalam negeri.

Solusi :

1. Memperbaiki akses jalan di Indonesia terutama daerah – daerah terpencil
2. Meningkatkan sarana yang mendukung sistem pendistribusian
3. Pemerintah sebaiknya menghimbau pemasok untuk mementingkan pendistribusian barang di dalam negeri terlebih dahulu
4. Menghimbau masyarakat agar mau membayar pajak dengan rutin, agar dananya dapat digunakan untuk pembangunan yang merata di seluruh Indonesia
5. Membangun dan menyediakan tempat – tempat khusus di setiap daerah untuk digunakan para distributor memasarkan produknya
6. Mendukung, mengembangkan, dan memudahkan penjualan produk secara online serta meminimalisirkan beban ongkir agar masyarakat dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan

f.        Transmigrasi yang Tidak Merata

Transmigrasi merupakan pemindahan penduduk dari pulau-pulau yang terlalu padat penduduknya ke pulau-pulau yang kepadatan penduduknya masih cukup rendah. Negara Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Namun jumlah kepadatan penduduk di tiap wilayah di Indonesia berbeda – beda. Ada pulau yang jumlah penduduknya masih sedikit, adapula pulau yang jumlah penduduknya sangat banyak.Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah.

Penyebab dilakukannya transmigrasi adalah faktor kependudukan yang jumlah penduduk disuatu daerah terlalu banyak, sehingga perlu transmigrasi. Faktor bencana alam juga dapat dijadikan salah satu penyebab dilakukannya transmigrasi. Jika suatu daerah itu rawan terhadap bencana alam, maka akan dilakukan transmigrasi agar penduduk dapat tinggal di daerah yang lebih aman. Faktor lainnya, yaitu untuk mencari Sumber Daya Alam lainnya. Misalnya petani yang mencari lahan pertanian di daerah lain karena di daerahnya sudah padat akan penduduk sehingga tidak ada lahan untuk bercocok tanam ( faktor ekonomi ). Namun sampai saat ini, proses transmigrasi di Indonesia belum terlaksana dengan sempurna. Masih banyak kepadatan penduduk di suatu daerah tertentu, seperti di pulau jawa, sedangkan di daerah lainnya jumlah penduduknya masih sedikit, karena sebagian besar lebih memilih mencari sumber penghasilan ke daerah yang memungkinkan.

Solusi :

1. Meratakan pembangunan di daerah – daerah terpencil
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa proses transmigrasi bukan semata – mata untuk menguntungkan pemerintah, tetapi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri
3. Menciptakan lapangan pekerjaan agar para transmigran mendapatkan pekerjaan disana
4. Memperbaiki dan membangun fasilitas di daerah terpencil agar transmigran setuju untuk melakukan transmigrasi
5. Memberikan fasilitas seperti tempat tinggal / dana sebagai modal sebagai penunjang bagi masyarakat yang melakukan transmigrasi

g.      Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Belum Maksimal

Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki keanekaragaman Sumber Daya Alam ( SDA ) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak heran, pada jaman penjajahan, banyak penjajah yang ingin menguasai negara Indonesia, karena kekayaan negara Indonesia. Negara Indonesia juga mendapat sebutan sebagai negara Agraris, negara yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki SDA yang melimpah dan juga beranekaragam.

Namun, SDA yang melimpah dan juga beranekaragam belum dimanfaatkan secara maksimal. SDA yang melimpah ini seharusnya dijadikan senjata untuk memperkaya pendapatan negara Indonesia. SDA yang tersedia sering kali di rusak dan juga tidak dijaga oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka dengan serakah menggunakan dan mengambil SDA yang tersedia tanpa memperdulikan kondisi alam. Seperti menebang semua pohon yang ada hingga hutan menjadi gundul, tanpa melakukan reboisasi ataupun menerapkan prinsip tebang pilih. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat lainnya, seperti terkena longsor / banjir. SDA yang tersedia di Indonesia, tidak sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif, dikarenakan keterbatasan pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan SDA tersebut, keterbatasan modal / teknologi untuk memperoleh / mengelola SDA juga dapat menjadi salah satu penyebab ketidak efektifan pengelolaan SDA.

Solusi :

1. Memberikan bantuan modal / teknologi guna menunjang proses pengelolaan SDA
2. Menerapkan pendidikan untuk menambah wawasan / pengetahuan mengenai SDA dan cara pengelolaannya agar dapat dijadikan bekal pengetahuan bagi pelajar untuk mengembangkan SDA yang ada
3. Membuat komunitas / organisasi khusus terkait pengelolaan SDA yang ada di Indonesia
4. Memberikan seminar / pelatihan untuk masyarakat agar dapat memaksimalkan pengelolaan SDA
5. Menghimbau masyarakat bersama -sama untuk menjaga kelestarian alam yang ada, agar kekayaan akan SDA yang ada tidak punah / dirusak

Sistem Ekonomi Dan Politik Di Indonesia

Sistem Ekonomi di Indonesia

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara  lain ideologi  bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.

Sistem Perekonomian Indonesia

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang :

Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

1.    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

2.    Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

4.    Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

5.    Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

6.    Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

7.    Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
1.Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.

2.Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3.Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1.Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

2.Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

3.Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

5.Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Sistem Ekonomi di Indonesia dalam UUD 1945
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen

1.   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Namun saat ini Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi demokrasi, walaupun pada hakikatnya merupakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi demokrasi, yakni suatu sistem ekonomi yang memiliki landasan sebagai berikut:

1.    Idiil, yakni Pancasila.

2.    Struktural, yakni UUD 1945.

3.    Struktural, yakni Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945.

Sistem Politik di Indonesia

Sistem

Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung

Politik

Sedangkan kata politik berasal dari bahasa yunani, yaitu polis, polis adalah kata yang berstatus negara/negara kota yang kegiatanya untuk kelestarian dan perkembangan kotanya.Adapun pengertian politik menurut Ramlan Surbakti adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mnentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1.    Ide kedaulatan rakyat

2.    Negara berdasarkan atas hukum

3.    Bentuk Republik

4.    Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5.    Pemerintahan yang bertanggung jawab

6.    Sistem Perwakilan

7.    Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem Politik yang dianut Indonesia : Demokrasi Pancasila

Sistem demokrasi Pancasila merupakan sistem yang dianut Indonesia pada masa sekarang ini. Sistem politik ini pada dasarnya menjungjung nilai-nilai luhur yang berada dalam artian Pancasila. Sistem ini juga merujuk pada prosedur, prinsip, dan kelembagaan yang dinilai secara demokratis. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain kekuasaan leglislatif, eksekutif, dan yudikatif, negara yang berdasarkan hukum, serta jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu. Indonesia menganut sistem ini karena demokrasi pancasila memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yng memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dengan inividu lain, individu dengan pemerintah, dan individu dengan berkelompok.

Demokrasi memang dinilai sebagai sistem pemerintahan yang paling sering dianut oleh negara di dunia. Namun demikian, demokrasi memiliki cabang-cabang yang lebih spesifik. Hal ini pun dinilai sama dengan pengertian sistem pemerintahan Indonesia. Ada baiknya jika pengertiannya dimulai dari sistem, lalu kemudian politik, dan sistem politik. Dengan demikian, sistem politik Indonesia merupakan suatu kesatuan yang dibentuk untuk menjalankan suatu negara. Lebih jauh lagi, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar pengertian sistem politik Indonesia.

Sistem politik Indonesia terdiri dari tiga lembaga:
• Eksekutif
• Legislatif
• Yudikatif

Lembaga Eksekutif di Indonesia

Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Selama masa kampanye presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian komposisi kedua pemimpin ini adalah kepentingan strategi politik besar. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strategi politik adalah latar belakang etnis (dan agama) dan posisi sosial (sebelumnya) dalam masyarakat.

Dalam hal etnisitas dan agama, seorang Muslim Jawa akan lebih mendapat sokongan popularitas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim Jawa. Untuk posisi politik yang tingkatnya lebih rendah (tergantung dari konteks agama daerah tertentu), pimpinan-pimpinan politik yang bukan Islam masih mungkin adanya (contohnya gubernur Jakarta saat ini, Basuki Cahaya Purnama, yang adalah seorang Cina Kristen).

Dengan menilik posisi sosial (sebelumnya) di masyarakat ada beberapa kategori yang dapat memberikan dukungan populer di pelbagai kalangan. Kategori-kategori itu adalah (pensiunan) pejabat tentara, pengusaha, teknokrat dan pimpinan intelektual Muslim. Oleh karena itu untuk mempertinggi kesempatan menang dalam pemilu presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari dua kategori sosial yang berbeda supaya bisa menggapai khalayak pemilih yang lebih luas lagi. Contohnya, presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (seorang pensiunan tentara) memilih Boediono (seorang teknokrat Muslim jawa) sebagai wakil presiden di masa kampanye tahun 2009. Kecepercayaan rakyat kepada pasangan ini meningkat karena Boediono adalah seorang pakar ekonomi. Meski Indonesia mengalami kepemimpinan otoritas di masa Suharto, saat ini pun seorang jendral masih dapat kepopuleran dari rakyat karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang kuat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (seorang Muslim Jawa dan mantan pengusaha) memilih Jusuf Kalla sebagai wakil presiden (seorang pengusaha, politisi dan Muslim dari Sulawesi). Kalla mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia (terutama di partai Golkar, kendaraan politik lama Suharto) dan menikmati popularitas yang luas di Indonesia (terutama di luar pulau Jawa). Widodo sebenarnya pendatang baru di dunia politik nasional pada awal 2014 maka pengalaman panjang dalam politik yang dimiliki Kalla memberi pasangan ini kredibilitas yang lebih besar.

Setelah pemilu, presiden baru yang terpilih akan memilih anggota kabinetnya yang biasanya terdiri dari anggota-anggota partainya, partai koalisi dan teknokrat non-partai.

Lembaga Legislatif di Indonesia

Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPR, yang terdiri dari 560 anggota, bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja lima tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya, DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang acap kali dilakukan oleh para anggotanya.

DPD menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud, dengan demikian keberadaanya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih empat calon anggota DPD (yang akan bekerja di pemerintahanan selama lima tahun) dari non-partai. Karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang.

Lembaga Yudikatif di Indonesia

Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding dan MA juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Tahun 2003 sebuah Mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK memonitor keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen (MPR) dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama dan pengadilan militer.

Sebuah Komisi Yudisial mengawasi pemeliharaan jabatan, martabat dan perilaku hakim-hakim Indonesia. Ada banyak laporan Bahwa lembaga peradilan di Indonesia tidak bebas dari korupsi dan tidak sepenuhnya independen dari cabang-cabang politik lain.

Sumber

http://meytawhitneyam.blogspot.co.id/2015/04/sistem-ekonomi-dan-sistem-politik-di.html

https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-ekonomi-yang-diterapkan-di.html

https://autozook.com/edu/sistem-politik-indonesia/

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385

http://semuanyatentangpolitik.blogspot.co.id/2015/10/sistem-politik-yang-dianut-indonesia.html